Bupati Muda Ini, Tidak Mau Lagi Mengurus Covid

oleh -95 views
Abdul Ghafur Masud
Abdul Ghafur Masud tidak mau lagi mengurus covid karena selalu disudutkan. Foto: Tangkapan Layar YouTube

LELAH selalu disudutkan dalam pengambilan kebijakan tentang penangan Covid-19, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Ghafur Mas’ud tidak mau lagi mengurus covid.

Bahkan salah satu bupati muda di Indonesia ini, mengajak kepala daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya.

“Saya tidak nyerah ngurus covid, siapa yang nyerah ngurus covid, saya ngak nyerah, saya ngak mau ngurusin,” ujarnya dalam video yang beredar.

Dirinya beralasan, selama belum ada landasan hukum tentang penanganan covid, dirinya tidak mau lagi terlibat.

“Kecuali kita mempunyai alas hukum yang kuat apakah ini akan menjadi masalah atau tidak,” ucapnya.

Baca Juga!

Sumur Emas di Desa Sindanghayu, Diyakini Bisa Mengubah Nasib

PPKM Darurat Berlaku, Bansos Akan Digulirkan Lagi

Dalam pandangannya, selama menangani covid di awal tahun 2020, harga-harga untuk pengadaan alat kesehatan seperti tidak jelas.

Disebutkannya, harga-harga di awal tahun 2020 sampai Bulan Agustus 2020, harga-harga tidak sesuai dengan yang terjadi saat ini.

“Seakan-akan seperti krisis moneter,” sesalnya.

Dirinya membandingkan dengan harga yang terjadi di Bulan Desember 2020 sampai Maret 2021, harga sudah kembali normal karena pengangan yang cepat dari pemerintah.

“Garis bawahnya adalah, bagaimana penangan yang di awal itu? Landasan hukumnya bagaimana?,” kecamnya.

Oleh karena itu, bupati muda ini tidak mau lagi mengurus covid dengan alasan jangan sampai kebijakan yang dimabil untuk kebaikan, malah menjadi bumerang.

Dikutip dari detik.com, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menegaskan tak lagi terlibat dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, dia merasa pihaknya justru tersudutkan.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Pasalnya, pengadaan yang ia lakukan justru disorot.

“Kami mengadakan chamber namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.