Objek Wisata Paniis Bakal Ditutup? Pihak Pengelola Dianggap Menyakiti Warga Pribumi

oleh -126.567 views
objek-wisata-paniis-kuningan-1
Objek Wisata Paniis Kabupaten Kuningan. Foto Taufik/Radar Kuningan

PUSER BUMI – Objek Wisata Paniis bakal ditutup? Aksi Warga Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan mungkin bukan hisapan jempol belaka.

Ancaman warga tersebut akan dilakukan jika Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan masih tetap menjadi mengelola tempat wisata tersebut.

Pihak Pemerintah Desa bersama Warga Paniis sebelumnya sudah melakukan musyawarah terkait kerjasama kontrak dengan PDAU yang akan berakhir 31 Maret 2021 nanti.

Dalam musyawarah tersebut diambil keputusan bahwa Objek Wisata Paniis tidak akan diserahkan kembali pengelolaanya kepada PDAU melainkan diambilalih oleh Pemdes dan diserahkan ke BUMDes.

“Saya tidak mengerahkan warga, tetapi ini murni keinginan warga sendiri, lebih baik ditutup daripada jadi blunder,” ujar Raski Baskara, Kepala Desa Paniis, Kamis (11/3/2021).

Sikap tersebut diputuskan karena PDAU selama 10 tahun mengelola, tidak banyak memberikan kontribusi kepada Desa Paniis.

“Contohnya saja sekarang di masa Pandemi, tidak ada bentuk sosial dari PDAU kepada desa kami,” kata Raski.

Baca Juga!

Monyet Liar Gegerkan Warga Wanayasa, Beber

Takut Viral, Pencuri Kembalikan Motor Hasil Curian

Raski beralasan bahwa dalam kerjasama yang masih terjalin itu, ada hak untuk warga desanya sebesar 5 persen dari penghasilan.

“Saya mendengar PDAU selama 6 bulan saja sudah mendapat Rp500 juta lebih, masa untuk desa kami baru dikasih Rp17 juta,” ketusnya.

Dengan perjanjian 5 persen, tambah Raski, seharusnya Desa Paniis mendapatkan Rp27 juta. “Kami jadi seperti pengemis, padahal itu jelas hak kami,” tambahnya.

Selain kontribusi, keputusan tidak melakukan kerjasama lagi dengan PDAU, dikarenakan Warga Paniis merasa tersakiti oleh salah satu petinggi di perusahaan plat merah tersebut.

Warga menganggap salah satu petinggi PDAU melakukan tuduhan dengan mengatakan kalau tanda tangan warga yang ada dalam lampiran MoU, adalah tanda tangan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bukan tanda tangan sebagai bentuk penolakan.

“Padahal itu sudah jelas tanda tangan asli warga saya dalam lampiran MoU, saya bisa buktikan,” kata Raski. Tonton videonya di sini.

Dikutip dari Koran Radar Kuningan Edisi Jumat 12 Maret 2021, Direktur PDAU Nana Sutisna mengatakan, objek wisata Paniis meski masuk dalam wilayah Desa Paniis namun berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Artinya, keberadaan objek wisata tersebut berada di bawah kekuasaan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai.

“Perlu diketahui, sejak 10 tahun yang lalu PDAU sebagai perusahaan daerah mendapat mandat dari Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk pengelolaan objek wisata Paniis tersebut. Bahkan sekarang PDAU sudah punya perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dari pemilik lahan yaitu Balai TNGC,” ujar Nana.

Namun demikian, karena sekarang ada klausul bahwa pengelolaan objek wisata di kawasan taman nasional harus mengikutsertakan desa, maka dibuatlah perjanjian baru dengan desa.

Namun perlu dicatat, kata Nana, perjanjian tersebut bukan dalam hal tata kelola wisata melainkan menyangkut masalah profit sharing atau bagi hasil.

Baca Juga!

Beredar Video WNA Melakukan Kekerasan, Pelakunya Diduga Orang Korea, Benarkah?

Dimangsa Buaya Muara, Tubuh Bocah 8 Tahun Masih Utuh

“Karena kita ingin memberdayakan Desa Paniis sesuai yang diamanatkan undang-undang, maka PDAU menerbitkan perjanjian kemitraan dengan Pemdes Paniis yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret ini. Tanggal tersebut bukan berarti akhir dari masa pengelolaan oleh PDAU, melainkan yang berakhir adalah perjanjian kemitraannya. Dalam perjanjian tersebut mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa yang ujungnya adalah bagi hasil. Sehingga dengan berakhirnya masa perjanjian kemitraan tersebut, maka yang harus direvisi adalah besaran bagi hasilnya, bukan pengelolaannya,” papar Nana.

Nana mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa Paniis untuk membahas perubahan perjanjian kemitraan tersebut beberapa waktu lalu. Namun, kata Nana, dalam pembahasan dengan Kepala Desa Paniis terjadi kesalahpahaman tentang pengertian kerja sama tersebut sehingga tidak tercapai kata mufakat.

“Perlu diketahui, dari total 10 hektare lahan yang diterbitkan TNGC untuk dikelola ternyata yang digarap oleh PDAU hanya 0,6 hektare. Sementara 9,4 hektare lainnya kami serahkan pengelolaannya kepada Pemdes Paniis,” ujarnya.

Untuk penyelesaiannya, Nana mengaku terus berupaya menjalin komunikasi. Bahkan, Nana menyampaikan, pihaknya sudah membuka penawaran perjanjian yang baru nanti bukan hanya membahas besaran bagi hasil saja, melainkan rencana membuka anak perusahaan yang di dalamnya melibatkan Bumdes.

“Tiga kali kami sudah mengajukan usulan tersebut, namun selalu ditolak oleh Pak Kuwu Paniis karena bersikukuh pengelolaan Paniis bisa dialihkan ke desa. Dua hari yang lalu sudah ada pertemuan dengan Pak Asda dan juga Pak Camat. Namun karena ada salah penafsiran dari Pak Kuwu, sehingga belum ada titik temu. Namun kami terus membuka ruang diskusi dan merupakan keharusan untuk menyelesaikan masalah ini juga bagian dari silaturahmi juga,” jelasnya. (brd/fik)

4 thoughts on “Objek Wisata Paniis Bakal Ditutup? Pihak Pengelola Dianggap Menyakiti Warga Pribumi

  1. Omset Obwis-nya sgt menggiurkan….shg Pemdes ambisi utk mengambil alih.
    Apakah Pemdes sdh siap dlm tata kelolanya?
    Dikhawatirkan nnti mlah jdi semrawut…

  2. saya sebagai warga paniis asli…sangat setuju apa yg di tempuh oleh pemdes paniis…tp jangan lupa pemdes juga nantinya jangan sampai salah langkah untuk pengelolaannya…sehingga nanti nya jadi sarang korupsi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.